Human Development Index of Daerah Istimewa Yogyakarta 2018

United Nations Development Programme (UNDP) merumuskan konsep pembangunan manusia (human development) sebagai perluasan pilihan bagi penduduk yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah "perluasan pilihan" atau sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut. Konsep pembangunan manusia ini mengkaji manusia dari dua sisi yang berbeda, tetapi kedua sisi harus berjalan secara berimbang. Sisi yang pertama adalah meningkatkan kapabilitas fisik atau pembentukan kemampuan manusia untuk berfungsi melalui jalur perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan/pendidikan, dan keterampilan. Sementara, sisi yang kedua adalah bagaimana memanfaatkan kapabilitas atau kemampuan yang telah dimiliki untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang bersifat produktif yang akan meningkatkan kesejahteraannya.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang dipilih dan direkomendasikan untuk mengkaji perbandingan pencapaian pembangunan manusia antarwilayah maupun perkembangan antarwaktu. Indeks ini mulai diperkenalkan secara resmi oleh UNDP pada tahun 1990 dan sejak tahun 1996 mulai dihitung sampai level provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. IPM provinsi dan kabupaten/kota secara berkala dirilis setiap tahun dan digunakan untuk mengukur capaian kinerja pembangunan manusia daerah di Indonesia. IPM disusun dari empat indikator yang menggambarkan tiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar. Dimensi peluang hidup diukur menggunakan indikator angka harapan hidup penduduk pada saat lahir. Dimensi pengetahuan diukur dengan dua indikator, yakni angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah penduduk berusia kerja. Standar kehidupan yang layak diukur menggunakan indikator pendapatan perkapita riil yang telah disesuaikan dengan daya beli (Purchasing Power Parity/PPP) di wilayah yang bersangkutan. Dalam perkembangannya, metode penghitungan IPM dan indikator penyusunnya telah beberapa kali mengalami penyempurnaan. Keempat indikator di atas mulai digunakan dalam penghitungan IPM provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia menggunakan metode baru sejak tahun 2010.xvi Indeks Pembangunan Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta 2018Level IPM DIY selama periode 2010-2018 menunjukkan perkembangan yang semakin membaik. Capaian IPM DIY pada tahun 2018 berada pada level 79,53 dan berada pada kategori IPM tinggi (70 ≤ IPM 80). Capaian IPM DIY tersebut berada di peringkat kedua tertinggi secara nasional di bawah Provinsi DKI Jakarta. Penyempurnaan metode penghitungan IPM yang mulai diimplementasikan pada tahun 2010 tidak memberi pengaruh yang signifikan terhadap perubahan level IPM DIY. Tingginya capaian IPM DIY sampai tahun 2018 didorong oleh capaian semua indikator penyusunnya. Indikator usia harapan hidup penduduk DIY pada saat lahir yang merepresentasikan dimensi kesehatan penduduk tercatat meningkat dari 74,17 tahun pada tahun 2010 menjadi 74,82 tahun pada tahun 2018. Angka sebesar 74,82 ini menggambarkan perkiraan rata-rata usia yang akan dijalani oleh seorang bayi yang dilahirkan hidup di DIY pada tahun 2018 hingga akhir hayatnya. Secara nasional, angka harapan hidup penduduk DIY sampai tahun 2018 masih menempati peringkat tertinggi dan diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Besarnya nilai indeks harapan hidup pada tahun 2018 tercatat mencapai 0,84 dan tidak berubah dalam beberapa tahun terakhir. Nilai indeks harapan hidup tercatat selalu memiliki kontribusi yang terbesar terhadap pembentukan IPM DIY dibandingkan nilai indeks pada kedua dimensi penyusun yang lainnya. Indeks pendidikan/pengetahuan dihitung dari gabungan dua indikator, yakni harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas. Capaian angka harapan lama sekolah meningkat dari 14,15 tahun di tahun 2010 menjadi 15,56 tahun di tahun 2018. Angka 15,56 ini menggambarkan angka perkiraan lama tahun bersekolah yang akan dijalani oleh penduduk berusia 7 tahun ke atas. Sementara, capaian rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas meningkat dari 8,51 tahun di tahun 2010 menjadi 9,32 tahun di tahun 2018. Angkasebesar 9,32 ini menggambarkan rata-rata jumlah atau lamanya tahun pendidikan yang telah dijalani oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas di DIY. Angka ini setara dengan tamat pada jenjang SLTP. Pada tahun 2018, nilai indeks pendidikan tercatat sebesar 0,74. Kontribusi indeks harapan lama sekolah terhadap indeks pendidikan terlihat lebih besar dibandingkan dengan indeks rata-rata lama sekolah. Indeks harapan lama sekolah pada tahun 2018 tercatat sebesar 0,86, sementara indeks rataratalama sekolah tercatat sebesar 0,62. Secara keseluruhan, Indeks pendidikanIndeks Pembangunan Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta 2018 xvii memiliki kontribusi yang paling rendah terhadap pembentukan IPM DIY dibandingkan dengan indeks harapan hidup dan indeks pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Perkembangan capaian nilai pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan selama periode 2010-2018 menunjukkan pola yang semakin meningkat. Pada tahun 2010, nilai pengeluaran per kapita riil mencapai Rp 12,08 juta setahun dan meningkat bertahap menjadi Rp13,95 juta di tahun 2018. Peningkatan ini menggambarkan kualitas kesejahteraan penduduk DIY secara rata-rata yang semakin membaik. Secara level, nilai pengeluaran per kapita riil disesuaikan DIY berada dalam kelompok tinggi yakni di peringkat ketiga setelah Provinsi DKI Jakarta dan Kepulauan Riau. Nilai indeks pengeluaran per kapita riil pada tahun 2018 tercatat sebesar 0,80 dan memiliki andil di antara indeks harapan hidup dan indeks pendidikan terhadap IPM DIY. Salah satu faktor yang mendorong tingginya level pengeluaran per kapita riil disesuaikan di DIY adalah tingkat harga barang dan jasa kebutuhan rumah tangga terutama bahan makanan di DIY yang relatif lebih murah dibandingkan dengan provinsi lainnya. Capaian IPM menurut kabupaten/kota di DIY sampai tahun 2018 tercatat semakin membaik. IPM tertinggi dicapai Kota Yogyakarta sebesar 86,11 dan diikuti oleh Kabupaten Sleman sebesar 83,42. Level IPM Kota Yogyakarta dan KabupatenSleman berada dalam kategori sangat tinggi (IPM ≥ 80) dan termasuk dalam empat besar kabupaten/kota dengan IPM tertinggi secara nasional. Namun demikian, selisih level IPM maupun komponen penyusunnya antar kabupaten/kota tercatat sangat tipis dan setiap waktu dapat mengalami pergeseran sesuai dengan tingkat kecepatan pembangunan manusia yang dimiliki oleh setiap daerah. Level IPM Kabupaten Bantul dan Kulon Progo pada tahun 2018 masing-masing tercatat sebesar 79,45 dan 73,76 dan berada dalam kategori IPM tinggi (70 ≤ IPM 80). Sementara, level IPM Kabupaten Gunungkidul dalam beberapa tahun terakhir masih termasuk dalam kategori IPM sedang (60 ≤ IPM 70) dan menjadi IPM yang terendah di antara semua kabupaten/kota di DIY.Pada tahun 2018, level capaian IPM Kabupaten Gunungkidul tercatat sebesar 69,24. Gambaran kecepatan perkembangan IPM kabupaten/kota di DIY selama periode 2010-2018 menunjukkan angka yang bervariasi. Pada level DIY, kecepatan perkembangan yang diukur dari pertumbuhan IPM per tahun tercatat sebesar 0,67 persen. Kabupaten Gunungkidul dan Kulonprogo yang secara level berada pada posisi paling bawah justru menunjukkan perkembangan yang paling cepat. Kedua kabupaten masing-masing mencatat pertumbuhan per tahun sebesar 0,95 persen dan 0,87 xviii Indeks Pembangunan Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta 2018 persen. Sementara, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta mencatat pertumbuhan per tahun yang paling rendah sebesar 0,55 persen dan 0,50 persen. Fenomena ini secara tidak langsung menggambarkan salah satu kelebihan ukuran IPM bahwa suatu wilayah mampu berbuat jauh lebih baik pada tingkat pendapatan yang rendah. Perbandingan capaian pembangunan manusia antarprovinsi di Indonesia sampai tahun 2018 secara cukup bervariasi. Lima provinsi yang memiliki level capaian IPM tertinggi pada tahun 2018 terdiri dari DKI Jakarta (80,47), DIY (79,53), Kalimantan Timur (75,93), Kepulauan Riau (74,84), dan Bali (74,77). Sebagian besar provinsi dengan level IPM tertinggi terdapat di Kawasan Barat Indonesia. Sementara, Provinsi Papua (60,06), Papua Barat (63,74), NTT (64,39), Sulawesi Barat (65,10), dan Kalimantan Barat (66,98) merupakan lima provinsi yang memiliki level IPM terendah di Indonesia pada tahun 2018. Kelima provinsi dengan level IPM terendah ini umumnya terdapat di Kawasan Tengah dan Timur Indonesia. Secara umum, fenomena ini menggambarkan bahwa IPM di Kawasan Barat Indonesia cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan Kawasan Timur Indonesia atau masih terdapat gap kualitas pembangunan manusia yang cukup lebar antarkawasan di Indonesia.