Statistik Politik dan Keamanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2018

Tahun 2018 merupakan tahun krusial bagi dunia politik di Indonesia. Pada tahun tersebut, seluruh komponen politik di tanah air menjadikannya sebagai titik awal persiapan perhelatan politik yang akan digelar di tahun 2019. Berbagai persiapan besar seperti penetapan calon presiden, penggalangan mitra koalisi, dan juga penetapan calon anggota legislatif dilakukan di tahun 2018. Terlebih lagi, pesta demokrasi pada tahun 2019 menggabungkan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif pada saat yang bersamaan. Dengan demikian, situasi politik pada tahun 2018 berada dalam suhu yang tinggi dan penuh dengan dinamika. Pamor D.I. Yogyakarta sebagai pewaris kerajaan besar Mataram dan peran sejarah yang sangat penting dalam perjalanan kehidupan kebangsaan Indonesia, menjadikan wilayah ini sangat diperhitungkan dalam percaturan politik nasional. Pemimpin D.I. Yogyakarta dengan kharisma yang sangat kuat, menjadikannya sebagai salah satu tokoh yang disegani dalam kancah politik Indonesia. Kombinasi hal tersebut menjadikan D.I. Yogyakarta sebagai salah satu barometer politik nasional. Dalam rangka menjaga stabilitas keamanan wilayah, D.I. Yogyakarta didukung dengan kelengkapan prasarana keamanan, antara lain 1 polda, 5 polres/polresta, 80 polsek/polsekta dan 46 pos polisi yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota.Jumlah polisi yang bertugas di wilayah D.I. Yogyakarta pada tahun 2018 sebanyak 9.874 personil. Jumlah personil polisi tahun 2018 dibanding dengan tahun 2017 menunjukkan adanya penurunan. Adapun menurut jenis kelamin, mayoritas polisi di D.I. Yogyakarta adalah laki-laki sebanyak 90,37 persen. Sementara jumlah polisi wanita sebanyak 9,73 persen. Tingginya jumlah polisi laki-laki dibandingkan polisi wanita diduga terkait dengan perekrutan polisi yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Turunnya jumlah personil polisi dan pertambahan jumlah penduduk di D.I. Yogyakarta mengakibatkan rasio penduduk per polisi semakin meningkat. Hal ini mengakibatkan rata-rata beban tugas polisi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat semakin meningkat. Selain itu, meningkatnya rasio penduduk per polisi juga mempunyai potensi pada berkurangnya efektivitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Kondisi tersebut harus dapat diantisipasi agar tidak berpengaruh pada besarnya pengaduan masyarakat yang tidak tertangani dengan baik, penyidikan berlarut-larut, atau keterlambatan polisi di tempat kejadian perkara. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dapat dilihat dari selang waktu kejahatan (crime clock). Selang waktu kejahatan adalah selang waktu atau interval waktu terjadinya satu tindak kejahatan dengan kejahatan yang lain. Semakin tinggi nilainya menunjukkan bahwa kondisi keamanan dan ketertiban di suatu wilayah semakin membaik. Selang waktu terjadinya tindak kejahatan di D.I. Yogyakarta tersaji dalam Gambar 3.2. Pada tahun 2018, selang waktu tindak kejahatan (crime clock) di D.I. Yogyakarta adalah 1 jam 38 menit 51 detik, artinya setiap 1 jam 38 menit 51 detik di D.I. Yogyakarta terjadi 1 kasus tindak kejahatan baru. Kondisi ini lebih lambat dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu 1 jam 17 menit 24 detik. Hal ini menunjukkan bahwa tindak kejahatan di D.I. Yogyakarta semakin berkurang. Dengan kata lain bahwa kondisi keamanan dan ketertiban di D.I Yogyakarta semakin membaik.Hasil pemilu pada tahun 2014 di D.I. Yogyakarta untuk DPRD Provinsi, hanya terdapat sembilan partai yang berhasil meloloskan perwakilannya di lembaga ini. Kesembilan partai tersebut berdasarkan urutan perolehan suara di DPRD Provinsi adalah PDIP (14 anggota), PAN (8 anggota), Partai Golkar (8 anggota), Partai Gerindra (7 anggota), PKS (6 anggota), PKB (5 anggota), Partai Nasdem (3 anggota), Partai Demokrat (2 anggota) dan PPP (2 anggota). Berdasarkan komposisi jenis kelaminnya, anggota DPRD Provinsi D.I. Yogyakarta didominasi oleh laki-laki. Pada tahun 2018, jumlah anggota DPRD Provinsi yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 48 orang (87,27 persen). Sementara anggota perempuan di DPRD tingkat provinsi sebanyak 14,55 persen. Persentase perempuan di lembaga legislatif ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena adanya pergantian antar waktu untuk PAN. Meskipun demikina, keterlibatan perempuan di lembaga perwakilan rakyat tersebut masih relatif rendah.Rendahnya keterwakilan perempuan di badan legislatif dapat berimplikasi pada terabaikannya isu-isu perempuan dan kebijakan yang bias gender di wilayah ini. Pada tahun 2018, dalam skala dalam skala 0 sampai dengan 100, nilai IDI untuk D.I. Yogyakarta adalah 80,82. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 dimana IDI D.I. Yogyakarta tercatat sebesar 83,61 kondisi tersebut menunjukkan adanya penurunan sebesar 2,79 poin. Meskipun tingkat perkembangan IDI D.I. Yogyakarta masih berada dalam kategori “baik” namun perlu mendapat perhatian serius karena telah berada di ambang batas bawah kriteria “baik” tersebut.