Indikator Pembangunan Berkelanjutan Daerah Istimewa Yogyakarta 2023/2024

Pengentasan kemiskinan masih menjadi skala prioritas agenda pemerintah dalam upaya kesejahteraan penduduk Indonesia. Konsentrasi program pengentasan kemiskinan terus bergulir dan hasilnya menunjukan berkurangnya jumlah penduduk miskin di D.I. Yogyakarta. Pada periode Maret 2015 – Maret 2024 jumlah penduduk miskin D.I. Yogyakarta menunjukkan kecenderungan yang semakin berkurang. Pada tahun 2015 tercatat 550,23 ribu orang dan pada tahun 2024 tercatat sebanyak 445,55 ribu orang. Secara rata-rata jumlah penduduk miskin di wilayah ini berkurang sebanyak 11,63 ribu orang per tahun. Upaya pengentasan kemiskinan sempat terkendala dengan adanya wabah Covid19, dimana ketika wabah ini berjangkit, penduduk miskin D.I. Yogyakarta bertambah sebanyak 30,73 ribu orang.Kabupaten Kulon Progo masih merupakan wilayah dengan persentase penduduk miskin tertinggi di D.I. Yogyakarta. Persentase penduduk miskin di kabupaten ini tahun 2024 tercatat sebanyak 15,62 persen, Jika dibandingkan dengan tahun 2023, terjadi penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,02 poin persen. Pada tahun 2024 persentase penduduk miskin terendah terdapat di Kota Yogyakarta (6,26 persen) (Gambar 3.1.1). Berdasarkan hasil Susenas, terlihat bahwa konsumsi kalori per hari penduduk D.I. Yogyakarta tahun 2023 sebesar 2.053 kkal yang menunjukkan kecenderungan menurun, hal tersebut terutama dijumpai di daerah perkotaan. Bahkan rata-rata konsumsi kalori per kapita per hari penduduk D.I. Yogyakarta berada di bawah standar nasional 2.100 kkal. Demikian juga konsumsi protein tahun 2023 sebesar 63,78 gram yang menunjukkan kecenderungan menurun. Namun secara rata-rata, konsumsi protein penduduk D.I. Yogyakarta masih berada di atas standar nasional, kecuali konsumsi protein penduduk perdesaan. Pada tahun 2023 kabupaten Gunungkidul merupakan kabupaten dengan prevalensi stunting tertinggi di D.I. Yogyakarta sebesar 22,20. Jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2022 terlihat adanya penurunan prevalensi stunting di kabupaten ini. Pada periode yang sama, Kabupaten Bantul satu-satunya yang terjadi peningkatan prevalensi stunting, yaitu pada tahun 2022 prevalensi stunting sebesar 14,90 dan pada tahun 2023 sebesar 20,05. Peningkatan terbesar terjadi di Kabupaten Bantul sebesar -5,15 poin persen dan Kota Yogyakarta. Penurunan terbanyak di Kabupaten Sleman sebesar 2,60 poin persen. Sampai dengan tahun 2023, penolong persalinan pada perempuan berusia 15 – 49 tahun di wilayah D.I. Yogyakarta didominasi oleh dokter. Sebanyak 56,35 persen dari proses persalinan ditolong oleh dokter kandungan, 0,63 persen oleh dokter umum, 42,42 persen oleh bidan penolong persalinan lainnya 0,6 persen adalah tenaga medis lainnya. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) DIY tahun 2023 sebesar 0,142, turun 0,098 poin dibandingkan 2022. Semakin kecil angka IKG menunjukkan tingkat kesetaraan gender yang semakin baik. Penurunan ketimpangan gender terjadi di seluruh kabupaten/ kota di DIY. Capaian IKG pada tahun 2023 tersebut menjadikan D.I. Yogyakarta menempati peringkat pertama secara nasional dalam hal kesetaraan gender.Persentase individu yang memiliki telepon genggam di D.I. Yogyakarta pada tahun 2023 tercatat 71,37 persen. Dari 100 orang laki-laki 73,62 persen memiliki telepon genggam dan Dari 100 orang perempuan 69,16 persen memiliki telepon genggam. individu di Kota Yogyakarta yang memiliki telepon genggam terbanyak mencapai 83,47persen dan yang terendah adalah individu Kab. Gunungkidul sebesar 57,89 persen.Tingginya tingkat ketimpangan di D.I. Yogyakarta terutama ditemui di daerah perkotaan. Pada tahun 2023, tingkat ketimpangan perkotaan D.I. Yogyakarta mencapai 0,440. Sedangkan tingkat ketimpangan pengeluaran di perdesaan tercatat sebesar 0,349. Relatif rendahnya tingkat ketimpangan di perdesaan diduga terkait dengan aktivitas ekonomi di perdesaan yang relatif lebih homogen dibandingkan dengan perekonomian di perkotaan.Berdasarkan hasil Susenas 2023 seluruh rumah tangga di D.I. Yogyakarta 100 persen telah menggunakan listrik sebagai sumber penerangan utamanya. Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak huni di D.I. Yogyakarta sejak 2019 selalu diatas 80 persen. Pada tahun 2023, proporsi rumah tangga dengan akses hunian yang layak telah mancapai 85,79 persen.Angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) D.I. Yogyakarta pada tahun 2023 tercatat sebesar 83,88. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja demokrasi di D.I. Yogyakarta berada dalam kategori “baik”. Capaian ini juga menempatkan D.I. Yogyakarta pada peringkat ketiga dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia.