Gender
Geografi
Iklim
Indeks Pembangunan Manusia
Kemiskinan dan Ketimpangan
Kependudukan
Kesehatan
Konsumsi dan Pengeluaran
Lingkungan Hidup
Pemerintahan
Pendidikan
Perumahan
Politik dan Keamanan
Sosial Budaya
Tenaga Kerja
Selengkapnya...
Ekspor-Impor
Energi
Harga Eceran
Harga Produsen
Indek Harga Konsumen
Indeks Harga Perdagangan Besar
Industri
Input output
ITB-ITK
Keuangan
Komunikasi
Konstruksi
Neraca Arus Dana
Neraca Sosial Ekonomi
Nilai Tukar Petani
Pariwisata
Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)
Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)
Transportasi
Upah Buruh
Usaha Mikro Kecil
Hortikultura
Kehutanan
Perikanan
Perkebunan
Pertambangan
Peternakan
Tanaman Pangan
Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah. Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
unduh Perjanjian Kinerja BPS Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2015
unduh Perjanjian Kinerja BPS Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2016
unduh Reviu Perjanjian Kinerja BPS Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2016
unduh Perjanjian Kinerja BPS Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2017
unduh Perjanjian Kinerja BPS Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2018
unduh Perjanjian Kinerja BPS Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2019
unduh Reviu Perjanjian Kinerja BPS Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2018
unduh Reviu Perjanjian Kinerja BPS Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2019
unduh Perjanjian Kinerja BPS Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2020
unduh Reviu Perjanjian Kinerja BPS Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2020
unduh Reviu Kesatu Perjanjian Kinerja BPS Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2020
unduh Perjanjian Kinerja BPS Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2021
unduh Reviu Kedua Perjanjian Kinerja BPS Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2020
Laporan Kinerja (LAPKIN) Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (Result Oriented Government). LAPKIN merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Untuk itu, sebagai evaluasi dan dalam rangka meningkatkan output kegiatan BPS Provinsi DIY yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, disusun LAPKIN Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2014 (BPS Provinsi DIY TA 2014).
unduh Laporan Kinerja (LAPKIN) Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2014
unduh Laporan Kinerja (LAPKIN) Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2015
unduh Laporan Kinerja (LAPKIN) Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2016
unduh Laporan Kinerja (LAPKIN) Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2017
unduh Laporan Kinerja (LAPKIN) Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2018
unduh Laporan Kinerja (LAPKIN) Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2019
unduh Laporan Kinerja (LAPKIN) Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2020
Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, sehingga RKT dapat menggambarkan Recana Capaian Kinerja Tahunan K/L yang memetakan sasaran, indikator dan targetnya.
Unduh Rencana Kinerja Tahunan RKT 2016
Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama suatu instansi pemerintah sesuai dengan tugas yang diemban. (Permenpan No. 053 Tahun 2014)
Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi (Perka BPS No. 9 Tahun 2015)
Peraturan Kepala Badan Pusat Tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Badan Pusat Statistik :
